Memaknai Frasa “Pemeriksaan Terdakwa” dalam Pasal 361 Huruf d KUHAP Baru
January 14, 2026PendahuluanPada tanggal 2 Januari 2026, Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama). Sejak awal perumusannya, KUHAP Lama telah menjadi fondasi utama dalam mengatur...
Pengadilan Negeri Karawang Tegaskan Kesiapan Implementasi KUHP dan KUHAP Baru melalui Bimtek Terpadu
January 12, 2026Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan perspektif dan meningkatkan kesiapan praktis aparatur penegak hukum menghadapi pembaruan sistem hukum pidana nasional. Karawang — Pengadilan Negeri Karawang kembali menegaskan komitmennya dalam menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek)...
REINTERNALISASI KODE ETIK DAN PERILAKU PANITERA DAN JURU SITA UNTUK MENJAGA MARTABAT SERTA INTEGRITAS PENGADILAN
January 9, 2026Ketua Mahkamah Agung telah menyampaikan 10 (Sepuluh) pesan penting untuk seluruh aparatur peradilan dalam Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang dihadiri seluruh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding seluruh Indonesia. Salah satu pesan penting Ketua Mahkamah Agung tersebut adalah pentingnya menjunjung Kode Etik Panitera dan Jurusita serta disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan....
Rekonstruksi Kewenangan Pemberian Izin Penyitaan Pasca SEMA 1 Tahun 2025
January 8, 2026Izin atau persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan syarat mutlak. Dengan adanya izin atau persetujuan tersebut, barang bukti telah memenuhi syarat formil untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan. PengantarDalam praktik hukum acara pidana, penyitaan bukanlah tindakan yang sederhana. Ia bukan sekadar mengambil barang untuk kepentingan penyidikan, melainkan sebuah upaya...
Menyoal Frasa “Pemeriksaan Terdakwa” dalam Ketentuan Peralihan KUHAP
January 7, 2026Penafsiran ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tafsir yang terlalu luas. PengantarPemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momentum baru dalam praktik beracara pidana di Indonesia. KUHAP baru ini tidak sekadar mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, melainkan membawa semangat pembaruan...